Headline

Selasa, 24 Februari 2026
184
Senin, 23 Februari 2026
109
Rabu, 11 Februari 2026
517
Jumat, 06 Februari 2026
78
Kamis, 05 Februari 2026
1157
Rabu, 28 Januari 2026
639

#Trending

#1

KPU Kabupaten Sekadau meraih nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2025

#2

Koordinasi bersama Bawaslu Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

#3

KPU Sekadau Gelar Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di Seminari St. Gabriel

Informasi

Opini

Politik Identitas dalam Pemilu

Pernah nggak kamu milih seseorang bukan karena dia pintar atau programnya bagus, tapi karena dia terasa dekat sama kamu seperti satu agama, satu suku, atau satu kelompok? Nah, itulah yang disebut politik identitas. Gampangnya, ini terjadi ketika orang memilih pemimpin lebih karena siapa orangnya, bukan karena apa yang bisa dia perbuat. Castells (2010) berargumen identitas adalah salah satu kekuatan terkuat yang bisa menggerakkan orang banyak sekaligus, dan dalam pemilu, kekuatan itu sering kali jauh lebih menentukan siapa yang menang dibanding program kerja yang paling bagus sekalipun. Kenapa ini bisa sekuat itu? Karena manusia memang makhluk sosial yang butuh kelompok. Kita secara alami selalu mencari rasa aman dari orang-orang yang kita anggap "sama seperti kita." Nah, masalahnya muncul ketika politisi mulai memanfaatkan kebutuhan ini. Mereka tidak perlu punya program hebat, cukup tanamkan rasa takut bahwa kelompokmu sedang terancam. Begitu rasa takut itu masuk, orang berhenti berpikir soal siapa yang paling layak memimpin dan fokusnya bergeser ke satu hal saja yaitu kelompok kita harus menang. Huntington (1996) berargumen setelah Perang Dingin bahwa perbedaan budaya dan agama adalah sumber konflik terbesar di dunia modern, dan pemilu adalah salah satu tempat paling jelas di mana konflik itu muncul ke permukaan. Cara mainnya sebenarnya mudah dibaca kalau kamu tau polanya. Langkah pertama, cari kelompok besar yang bisa digerakkan. Langkah kedua, tunjuk musuh yang bisa disalahkan atas semua masalah, entah itu minoritas agama, pendatang, atau kelompok budaya lain. Langkah ketiga, tampil sebagai satu-satunya penyelamat.(Norris & Inglehart, 2019). Contohnya slogan "Make America Great Again" milik Donald Trump bukan cuma soal ekonomi, tapi lebih dalam dari itu yaitu seruan untuk mengembalikan dominasi budaya tertentu yang dirasakan sedang tergeser oleh perubahan zaman dan gelombang imigrasi. Di India, BJP berhasil menang pemilu berkali-kali dengan terus menghidupkan semangat identitas Hindu yang dibedakan dengan keberadaan minoritas Muslim. Di Eropa, partai-partai sayap kanan tumbuh besar dengan nilai konservatif, narasi bahwa peradaban Barat sedang diserang dari luar seperti Imigran. Kasusnya berbeda, negaranya berbeda, tapi strateginya satu dan sama. Pada akhirnya, politik identitas bukan hal baru dan bukan cuma milik satu negara atau satu budaya tertentu. Ia adalah jebakan yang selalu ada dalam demokrasi dan selalu berhasil karena menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia yaitu keinginan untuk dilindungi dan ketakutan akan kehilangan. Castells (2010) mengingatkan bahwa identitas bisa jadi kekuatan yang menyatukan, tapi bisa juga jadi senjata yang memecah belah kalau dipakai oleh tangan yang salah. Tantangannya ada pada kita sebagai pemilih, apakah kita mau terus dipancing lewat rasa takut dan emosi, atau mulai membiasakan diri memilih dengan pikiran yang jernih, karena kualitas demokrasi yang baik dapat tumbuh kalau warganya memilih dengan bijak, bukan semata-mata dengan perasaan. Referensi Castells, Manuel. (2010). The Power of Identity. Wiley-Blackwell. Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster. Mudde, Cas & Kaltwasser, Cristóbal Rovira. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. Norris, Pippa & Inglehart, Ronald. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press.

Demokrasi Tanpa Oposisi: Saat Semua Sepakat, Siapa yang Mengoreksi?

Demokrasi Tanpa Oposisi: Saat Semua Sepakat, Siapa yang Mengoreksi? Oleh: Lidia Wenny Di negara demokrasi, oposisi sejatinya bukan musuh negara. Justru sebaliknya, oposisi adalah alarm kebakaran demokrasi, ia terasa mengganggu ketika api belum terlihat, tetapi menjadi penentu ketika kekuasaan mulai lengah. Masalah muncul ketika alarm itu sengaja dimatikan, bukan karena bahayanya hilang, melainkan karena penguasa merasa lebih nyaman dalam kesepakatan yang seragam dan minim suara penantang. Strategi merangkul oposisi sering dibungkus dengan narasi persatuan dan stabilitas. Secara permukaan, langkah ini tampak dewasa dan menenangkan, seolah konflik politik telah diselesaikan secara elegan. Namun, sejak awal abad ke-19, Alexis de Tocqueville telah mengingatkan bahwa demokrasi justru rentan ketika perbedaan dilebur ke dalam keseragaman (Democracy in America, 1835). Ketika hampir semua kekuatan politik, elite sosial, media, tokoh agama, hingga figur publik berada dalam satu barisan kekuasaan, muncul ilusi harmoni yang tampak menenangkan. Semua terlihat rukun, sejalan, dan minim konflik. Namun justru di titik inilah demokrasi mulai kehilangan salah satu elemen terpentingnya: suara yang berbeda. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada di dalam lingkar kekuasaan, oposisi kehilangan fungsinya sebagai pengawas. Yang tersisa bukan lagi keseimbangan, melainkan konsensus semu, di mana kritik dianggap tidak perlu karena semua telah “sepakat”. Dalam The Origins of Totalitarianism (1951), Hannah Arendt menekankan bahwa kekuasaan yang paling berbahaya bukanlah kekuasaan yang memerintah dengan kekerasan semata, melainkan kekuasaan yang terbiasa tidak dipertanyakan. Keheningan publik sering kali dibaca sebagai stabilitas, padahal bisa jadi merupakan bentuk ketidakberdayaan. Ketika media kritis melemah dan tokoh-tokoh moral atau agama kehilangan ruang bersuara, masyarakat perlahan belajar bahwa mempertanyakan kebijakan memiliki konsekuensi. Lebih jauh, dalam Manufacturing Consent (1988), Noam Chomsky menjelaskan bahwa pembungkaman modern tidak bekerja melalui pelarangan informasi secara langsung, melainkan melalui pengendalian batas wacana. Kritik masih diperbolehkan sejauh tidak menyentuh inti kekuasaan. Kritik yang melampaui batas tersebut akan dipersempit ruangnya, dicurigai motifnya, atau dilemahkan legitimasi sosialnya. Dengan demikian, publik tetap merasa bebas berbicara, meskipun spektrum pembicaraannya telah dikendalikan. Dampak dari kondisi ini adalah normalisasi kepatuhan politik. Ketika hampir semua kebijakan diterima tanpa perdebatan yang setara, bukan karena kebijakan tersebut telah diuji secara kritis, melainkan karena tidak ada lagi kekuatan yang cukup berpengaruh untuk menolak, maka risiko kesalahan kebijakan meningkat. Demokrasi tetap ada secara bentuk, tetapi kehilangan kedalaman substantifnya. Demokrasi tidak berada dalam bahaya ketika kritik disuarakan dengan keras. Bahaya justru muncul ketika kritik masih terdengar, tetapi tidak lagi memiliki daya politik. Ketika persetujuan tampak menyeluruh, bukan karena perbedaan telah diselesaikan secara rasional, melainkan karena ruang untuk berbeda semakin sempit, demokrasi perlahan kehilangan maknanya. Sebab pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari seberapa rukun kekuasaan terlihat, melainkan dari seberapa aman perbedaan dapat hidup di dalamnya.

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM POLITIK ELEKTORAL

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM POLITIK ELEKTORAL oleh: Radha Florida Partai politik menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi modern. Telah lahir semacam kesepakatan di antara para ilmuwan politik bahwa partai politik menjadi ukuran dan syarat penting bagi sebuah negara untuk disebut sebagai negara demokrasi. Negara pun telah mengatur hal ini secara tegas melalui UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diperbarui dengan UU No. 2 Tahun 2011, yang menetapkan empat fungsi utama partai politik: pendidikan politik, penciptaan iklim persatuan dan kesatuan, penyerapan dan penyaluran aspirasi, serta mendorong partisipasi politik warga negara. Keempat fungsi ini seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan seluruh aktivitas partai, terutama dalam arena politik elektoral. Fungsi pertama, pendidikan politik, menempatkan partai sebagai agen yang bertanggung jawab meningkatkan kesadaran warga negara atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kajiannya, Dr. Anang Anas Azhar menegaskan bahwa fungsi sosialisasi partai politik tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik anggota dan masyarakat agar sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Namun ironisnya, di tengah era demokrasi langsung yang berjalan sejak 2004, pendidikan politik justru kerap bergeser menjadi ajang pencitraan semata. Seperti ditegaskan Anwar Arifin yang dikutip Azhar, politik kini menjelma menjadi politik pencitraan yang merayakan citra ketimbang kompetensi politik, sehingga substansi pendidikan politik tergantikan oleh kemasan yang memukau namun minim makna. kedua, penciptaan iklim persatuan dan kesatuan, mengharuskan partai memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fungsi ini menjadi ujian terberat dalam arena elektoral. Persaingan antarpartai yang semakin ketat pascareformasi, sebagaimana dianalisis Azhar, mendorong lahirnya persaingan bebas yang sangat rawan memantik polarisasi. Menurutnya, kondisi ini mendorong partai-partai berupaya menguatkan keberadaannya melalui berbagai strategi pencitraan mulai dari simbol, jargon, hingga tindakan simbolis yang dirancang untuk meraih simpati publik. Sayangnya, persaingan yang mestinya mendewasakan demokrasi kerap justru memanfaatkan isu-isu primordial yang berpotensi mengikis persatuan bangsa. Fungsi ketiga, penyerapan dan penyaluran aspirasi politik, menempatkan partai sebagai jembatan antara kehendak rakyat dan kebijakan negara. Dalam perspektif Azhar, fungsi ini berkaitan erat dengan komunikasi politik partai berfungsi sebagai komunikator yang tidak hanya menyampaikan keputusan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam konteks elektoral, fungsi ini seharusnya terwujud dalam platform kampanye yang lahir dari bawah dan mencerminkan kebutuhan nyata konstituen. Namun ketika pencitraan menjadi tujuan utama, opini publik yang terbentuk justru lebih banyak dibangun atas dasar konstruksi citra, bukan atas dasar kebijakan substantif yang menjawab aspirasi riil masyarakat. Fungsi keempat, mendorong partisipasi politik warga negara, mengandaikan keterlibatan masyarakat yang aktif, sadar, dan bermakna dalam proses demokrasi. Azhar mencatat bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, semakin menunjukkan keberhasilan pendidikan politik rakyat dan kualitas pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, pencitraan politik sejatinya dapat menjadi instrumen yang sah untuk meningkatkan partisipasi asalkan ia dibangun di atas fondasi akuntabilitas, bukan manipulasi. Fungsi rekrutmen partai pun memegang peran kunci: ketika partai berhasil menghadirkan kandidat yang berkualitas dan berintegritas, kepercayaan publik meningkat dan partisipasi pun terdorong secara organik. Pada akhirnya, keempat fungsi partai politik sebagaimana diamanatkan UU No. 2 Tahun 2011 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Pencitraan politik, sebagaimana dianalisis Azhar, bukanlah sesuatu yang harus dihindari ia adalah keniscayaan dalam demokrasi modern. Namun citra yang paling memuaskan, seperti ditegaskannya, adalah citra yang didasarkan pada kenyataan dan kompetensi nyata, bukan sekadar kemasan yang dipoles tanpa substansi. Partai politik yang mampu menjalankan fungsinya secara konsisten mendidik, mempersatukan, menyerap aspirasi, dan mendorong partisipasi pada akhirnya tidak membutuhkan pencitraan yang berlebihan. Rekam jejak dan kerja nyata itulah yang akan menjadi citra terkuat di mata rakyat.   Referensi: Azhar, Anang Anas. Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat. Yogyakarta: Atap Buku, 2017. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011.

First Past The Post di Distrik Tunggal Amerika

Oleh : Muhadis Eko Suryanto, SIP Sistem pemilu di Amerika Serikat memiliki karakter yang khas karena memadukan prinsip demokrasi perwakilan, federalisme, dan kompetisi politik berbasis distrik. Dalam banyak pemilihan legislatif, Amerika menggunakan sistem first-past-the-post di distrik tunggal, di mana kandidat dengan suara terbanyak langsung menang tanpa harus mencapai mayoritas absolut. Sistem ini tampak sederhana dan efisien, tetapi memiliki dampak struktural yang besar terhadap peta politik. Ia cenderung memperkuat partai besar dan menyulitkan partai kecil untuk berkembang. Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties menegaskan bahwa “the mechanical effect of the single-member district plurality system is to exaggerate the representation of the largest party and penalize small parties, fostering a two-party equilibrium.” Dengan kata lain, desain teknis pemilu bukan netral ia membentuk sistem kepartaian itu sendiri. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa Amerika Serikat relatif stabil dengan dua partai dominan selama lebih dari satu abad. Kompetisi menjadi tajam, tetapi tidak terfragmentasi. Namun stabilitas ini dibayar dengan menyempitnya pilihan politik formal. Banyak suara pemilih pada akhirnya tidak terkonversi menjadi kursi karena kalah tipis di distrik, sehingga muncul istilah wasted votes. Dari sudut pandang representasi, sistem ini lebih menekankan keterwakilan wilayah daripada proporsi suara nasional. Hal ini berbeda dengan sistem proporsional di banyak negara lain yang memberi ruang lebih besar bagi variasi kekuatan politik. Pemilihan presiden Amerika Serikat bahkan lebih unik lagi karena tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung nasional, melainkan melalui Electoral College. Rakyat memilih elector di tingkat negara bagian, dan para elector inilah yang secara formal memilih presiden. Dalam praktiknya, hampir semua negara bagian menerapkan prinsip winner-takes-all, sehingga selisih tipis suara tetap menghasilkan seluruh electoral votes bagi pemenang di negara bagian tersebut. Sistem ini memperkuat logika federalisme, tetapi juga membuka kemungkinan kandidat yang kalah suara populer nasional justru memenangkan kursi presiden. Robert A. Dahl dalam How Democratic Is the American Constitution? mengkritik desain ini dengan menyatakan, “The Electoral College distorts the principle of political equality by weighting votes unequally across states.” Kritik ini menyoroti bahwa tidak semua suara warga memiliki bobot yang sama dalam hasil akhir. Dari sisi kepemimpinan, Amerika Serikat menganut sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih untuk masa jabatan tetap, dan tidak bergantung pada dukungan mayoritas harian di parlemen untuk tetap menjabat. Struktur ini dirancang untuk menciptakan stabilitas eksekutif dan mencegah jatuh bangun pemerintahan seperti dalam sistem parlementer. Arend Lijphart dalam Patterns of Democracy mencatat bahwa “the U.S. presidency combines symbolic national leadership with real executive authority,” menandakan bahwa jabatan presiden di AS bukan sekadar simbol, melainkan pusat kekuasaan eksekutif yang nyata. Namun, kekuasaan ini dibatasi oleh mekanisme checks and balances seperti hak veto legislatif, persetujuan senat, dan uji konstitusional oleh mahkamah. Desain kepemimpinan yang berbasis kompetisi juga sejalan dengan pandangan Joseph Schumpeter yang melihat demokrasi bukan terutama sebagai pemerintahan kehendak rakyat secara langsung, melainkan sebagai mekanisme seleksi pemimpin melalui persaingan. Dalam Capitalism, Socialism and Democracy, ia menulis bahwa demokrasi adalah “an institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.” Perspektif ini sangat relevan dengan praktik politik Amerika yang menempatkan pemilu sebagai arena kontestasi elite yang sangat terstruktur, mahal, dan strategis, di mana partai, donor, media, dan kelompok kepentingan memainkan peran besar. Secara keseluruhan, jenis pemilu dan sistem kepemimpinan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hak pilih, tetapi juga oleh desain institusi. Sistem distrik dan Electoral College menciptakan stabilitas dan kejelasan pemenang, tetapi sekaligus memunculkan perdebatan tentang keadilan representasi. Sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan menghasilkan kepemimpinan yang kuat namun dibatasi, tetapi juga berpotensi menciptakan kebuntuan politik ketika cabang kekuasaan dikuasai pihak berbeda. Di sinilah terlihat bahwa demokrasi Amerika bukan semata praktik memilih, melainkan hasil kompromi historis antara efisiensi pemerintahan, perlindungan federalisme, dan kompetisi elite politik.

Early voting: Upaya Penjaminan Hak Politik Warga Negara

Oleh: Hendrasyah Putra Early voting atau pemungutan suara lebih awal merupakan salah satu inovasi dalam sistem pemilu modern yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sebelum hari pemungutan suara resmi. Praktik ini berkembang di berbagai negara demokrasi sebagai respon terhadap kebutuhan meningkatkan aksesibilitas pemilih, mengurangi hambatan partisipasi politik, serta menyesuaikan proses pemilu dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks demokrasi prosedural, pemilu tidak hanya soal mekanisme pemungutan suara pada satu hari tertentu, tetapi juga bagaimana negara menjamin partisipasi warga secara efektif dan inklusif (Dahl, 1989). Meskipun Early voting menawarkan sejumlah manfaat, penerapannya juga memunculkan tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga integritas pemilu. Amerika Serikat merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan Early voting secara luas. Banyak negara bagian di AS memungkinkan pemilih untuk memberikan suara beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara, baik melalui pemungutan suara langsung di TPS maupun melalui mail voting. Pada Pemilu Presiden 2020, jutaan warga memilih lebih awal sebagai upaya menghindari kepadatan dan risiko kesehatan akibat pandemi. Namun, sistem ini juga memunculkan perdebatan politik terkait keamanan surat suara, potensi kecurangan, serta menurunnya kepercayaan sebagian kelompok terhadap proses pemilu. Norris (2014) menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam legitimasi pemilu; tanpa kepercayaan tersebut, inovasi seperti Early voting dapat dipersepsikan sebagai ancaman, bukan kemajuan. Berbeda dengan Amerika Serikat, Australia menerapkan Early voting dalam konteks sistem compulsory voting atau kewajiban memilih. Pemilih dapat menggunakan fasilitas pemungutan suara lebih awal apabila memiliki alasan tertentu, seperti bepergian, sakit, atau tidak dapat hadir pada hari pemilu. Dengan demikian, Early voting di Australia lebih dipandang sebagai sarana administratif untuk memastikan seluruh warga dapat memenuhi kewajiban demokratisnya. International IDEA (2021) menjelaskan bahwa penyediaan opsi voting yang fleksibel merupakan salah satu cara untuk memperluas akses tanpa mengurangi kualitas prosedural pemilu. Sementara itu, Jerman menjadi contoh negara yang menerapkan Early voting terutama melalui postal voting dengan tingkat penerimaan publik yang tinggi. Pemilih dapat meminta surat suara resmi dan mengirimkannya sebelum hari pemungutan suara. Sistem ini telah berkembang sejak lama dan dianggap sebagai bentuk fleksibilitas demokrasi tanpa menimbulkan konflik politik yang signifikan. Keberhasilan Jerman dalam menjalankan Early voting tidak terlepas dari birokrasi pemilu yang profesional serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi penyelenggara pemilu (Norris, 2014). Secara umum, Early voting memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, sistem ini meningkatkan aksesibilitas pemilih, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, kondisi kesehatan, atau kendala geografis. Kedua, Early voting membantu mengurangi antrean dan kepadatan pada hari pemilu, sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan lebih tertib. Ketiga, kemudahan ini berpotensi mendorong peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Sejalan dengan gagasan demokrasi inklusif, partisipasi luas merupakan salah satu prasyarat utama bagi sistem demokrasi yang responsif (Dahl, 1989). Namun demikian, Early voting juga memiliki kekurangan. Risiko keamanan dan integritas suara menjadi tantangan utama, terutama pada sistem pemungutan suara melalui pos. Selain itu, pemilih yang memilih lebih awal dapat kehilangan kesempatan memperoleh informasi terbaru menjelang hari pemilu. Dari sisi penyelenggara, Early voting juga menuntut biaya administrasi lebih besar karena proses pengawasan dan logistik berlangsung lebih lama. Norris (2014) mengingatkan bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh partisipasi tinggi, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi proses tersebut. Epilognya, Early voting merupakan mekanisme yang dapat memperkuat demokrasi dengan memperluas kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas penyelenggara pemilu, regulasi yang jelas, serta tingkat kepercayaan publik. Contoh dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman menunjukkan bahwa Early voting dapat berjalan sukses apabila didukung oleh sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, tetapi juga dapat memicu kontroversi apabila legitimasi pemilu dipertanyakan.   Daftar Pustaka Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press. International IDEA. (2021). International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge: Cambridge University Press.

Publikasi

30/08/2023 14:23
Video SPI Aware to SPI
Lihat Publikasi Lainnya