Oleh: Lidia Wenny

Dalam setiap sistem politik, keberlangsungan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi oleh sejauh mana kekuasaan tersebut diterima sebagai sesuatu yang sah. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar “siapa yang memimpin?”, melainkan “mengapa rakyat bersedia dipimpin?”. Penerimaan inilah yang dalam ilmu politik disebut sebagai legitimasi. Tanpa legitimasi, kekuasaan hanya akan bertumpu pada paksaan, bukan kepercayaan.

Konsep legitimasi menjadi penting karena ia menjelaskan dasar moral dan sosial di balik ketaatan masyarakat terhadap otoritas. Kekuasaan yang memiliki legitimasi akan lebih stabil, sementara yang kehilangan legitimasi cenderung menghadapi resistensi, bahkan krisis politik. Konsep legitimasi kekuasaan secara klasik dijelaskan oleh sosiolog Jerman, Max Weber, terutama dalam karyanya Economy and Society yang dipublikasikan pada 1922. Weber membagi sumber legitimasi ke dalam tiga tipe ideal, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Ketiganya menjelaskan mengapa masyarakat bersedia taat kepada otoritas, meskipun dasar ketaatannya berbeda.

Legitimasi pertama berakar pada tradisi. Dalam konteks ini, kekuasaan dianggap sah karena telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat mematuhi pemimpin bukan karena memilih, melainkan karena meyakini bahwa tatanan tersebut memang sudah seharusnya demikian. Sistem kerajaan atau monarki menjadi contoh paling nyata, di mana raja berkuasa berdasarkan garis keturunan. Weber menyebut pola ini sebagai patrimonial, yakni loyalitas yang bertumpu pada warisan kekuasaan. Stabilitas menjadi kelebihan utamanya, karena masyarakat telah terbiasa. Namun, ketika modernisasi berkembang, legitimasi berbasis tradisi mulai dipertanyakan, terutama karena minimnya ruang partisipasi rakyat. Samuel P. Huntington (1968) melihat bahwa legitimasi tradisional cenderung melemah ketika masyarakat mulai bergerak menuju sistem politik yang lebih rasional dan partisipatif.

Berbeda dari tradisi, legitimasi juga dapat lahir dari kekuatan personal seorang pemimpin. Weber menyebutnya sebagai legitimasi karismatik, yakni ketaatan yang bersumber dari kepercayaan terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki seorang figur. Dalam situasi ini, rakyat patuh bukan pada sistem, melainkan pada sosok. Kharisma bisa muncul dari keberanian, pengorbanan, kemampuan orasi, maupun konsistensi perjuangan. Legitimasi jenis ini sering kali lahir pada masa krisis, ketika masyarakat membutuhkan simbol harapan. Sosok seperti Nelson Mandela menjadi contoh bagaimana penderitaan pribadi dapat melahirkan otoritas moral yang sangat kuat. Setelah 27 tahun dipenjara, legitimasi kepemimpinannya telah terbentuk bahkan sebelum ia memegang jabatan presiden. Hal serupa terlihat pada Soekarno di masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana kekuatan retorika dan simbolismenya mampu mempersatukan bangsa yang baru lahir. Meski demikian, Weber mengingatkan bahwa legitimasi karismatik bersifat rapuh. Ia sangat bergantung pada eksistensi figur. Karena itu diperlukan proses routinization of charisma, yaitu pelembagaan kharisma ke dalam sistem agar kekuasaan tetap stabil. Seymour Martin Lipset (1960) menegaskan bahwa stabilitas politik jangka panjang tidak dapat hanya bertumpu pada pesona individu, melainkan harus ditopang institusi yang kuat.

Pada tahap yang lebih modern, legitimasi kekuasaan bertumpu pada hukum dan rasionalitas prosedural. Inilah yang disebut legitimasi legal-rasional. Dalam sistem ini, ketaatan diberikan kepada aturan dan jabatan, bukan kepada orangnya. Kekuasaan dianggap sah karena diperoleh melalui mekanisme yang diakui secara konstitusional, seperti pemilihan umum, konstitusi, serta sistem perundang-undangan. Negara modern pada umumnya dibangun di atas legitimasi jenis ini. Presiden yang dipilih rakyat, parlemen hasil pemilu, hingga birokrasi pemerintahan merupakan manifestasinya. Weber melihat legitimasi legal-rasional sebagai fondasi utama negara modern karena ia memungkinkan keberlanjutan sistem tanpa bergantung pada figur tertentu. Namun demikian, legitimasi legal tidak selalu otomatis menghadirkan kedekatan emosional. David Easton (1965) menekankan pentingnya dukungan jangka panjang masyarakat terhadap institusi, yang ia sebut sebagai diffuse support, agar legitimasi legal tetap kokoh.

Dari ketiga tipe tersebut, terlihat bahwa legitimasi kekuasaan pada praktiknya jarang berdiri sendiri. Kekuasaan tradisional bisa diperkuat kharisma, sementara kekuasaan legal sering membutuhkan sentuhan karismatik agar lebih diterima publik. Tradisi memberi akar historis, kharisma memberi energi mobilisasi, dan hukum memberi struktur keberlanjutan. Pada akhirnya, kekuasaan yang paling stabil bukanlah yang hanya sah secara prosedural, tetapi juga dipercaya secara moral dan diterima secara sosial. Di titik itulah legitimasi menemukan bentuknya yang paling utuh dalam praktik politik modern.