Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober setiap tahunnya memiliki makna yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi juga momen untuk merefleksikan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penjiwaan terhadap Pancasila menjadi penting karena nilai-nilainya mampu membimbing masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik secara bertanggung jawab, beretika, dan bermartabat.

Pancasila sebagai Fondasi dalam Demokrasi

Pancasila, sebagai dasar negara, tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi landasan moral bagi setiap warga negara. Menurut Soekarno, “Pancasila adalah Weltanschauung, pandangan hidup, way of life yang membawa kita pada satu kesadaran bahwa persatuan dan keadilan sosial adalah tujuan kita bersama.” Dalam pemilihan umum, termasuk Pilkada, nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman utama bagi setiap individu dan kelompok dalam menyalurkan aspirasi politik mereka.

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diingatkan untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini sangat relevan dalam situasi Pilkada, di mana aspirasi masyarakat bisa menjadi sangat beragam, namun tetap harus dikelola dalam kerangka persatuan dan toleransi. Dengan menghayati nilai-nilai Pancasila, proses demokrasi akan berjalan lebih baik, karena setiap peserta baik pemilih, calon kepala daerah, maupun penyelenggara pemilu akan berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan beretika.

Penjiwaan Nilai Pancasila dalam Menyalurkan Aspirasi

Proses penyaluran aspirasi dalam pemilu tidak terlepas dari kesadaran dan penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk menjaga agar perbedaan pendapat tidak berujung pada perpecahan, melainkan tetap dalam kerangka kebersamaan dan persatuan. Menurut teori etika politik John Rawls dalam "Theory of Justice" (1971), keadilan sosial dapat tercapai jika setiap individu terlibat dalam proses politik dengan mengedepankan kepentingan bersama. Konsep ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menekankan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Pilkada 2024, masyarakat yang mampu menjiwai Pancasila akan lebih mampu menyalurkan aspirasinya secara bijaksana. Mereka akan memilih calon pemimpin yang bukan hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan bersama. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara yang memahami bahwa demokrasi adalah alat untuk mencapai kebaikan bersama, bukan sekadar ajang persaingan kekuasaan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai Pengingat

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila memiliki arti penting dalam mengingatkan masyarakat akan sejarah perjuangan bangsa melawan segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks Pilkada, peringatan ini juga dapat dilihat sebagai momen untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses demokrasi. Menghayati Hari Kesaktian Pancasila berarti memahami bahwa demokrasi harus selalu dijalankan dengan rasa tanggung jawab, moralitas, dan kesadaran akan persatuan bangsa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh filsuf politik Thomas Hobbes dalam "Leviathan" (1651), stabilitas politik hanya bisa terwujud ketika ada kontrak sosial yang kuat di antara warga negara dan pemerintah. Dalam hal ini, Pancasila adalah kontrak sosial yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara yang menyadari hal ini akan memahami pentingnya menjaga stabilitas politik dengan cara menyalurkan aspirasi mereka secara konstruktif dan damai, baik dalam Pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila bukanlah sekadar ritual, tetapi sebuah refleksi moral yang relevan dalam setiap proses demokrasi, termasuk Pemilihan Kepala Daerah 2024. Masyarakat yang mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menyalurkan aspirasinya dengan cara yang lebih bijaksana, menghargai perbedaan, dan tetap berpegang pada prinsip persatuan dan keadilan. Dengan demikian, Pilkada 2024 bisa menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi yang lebih matang dan bermartabat, sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila.

Oleh : Muhadis Eko Suryanto, SIP.