Pernah nggak kamu milih seseorang bukan karena dia pintar atau programnya bagus, tapi karena dia terasa dekat sama kamu seperti satu agama, satu suku, atau satu kelompok? Nah, itulah yang disebut politik identitas. Gampangnya, ini terjadi ketika orang memilih pemimpin lebih karena siapa orangnya, bukan karena apa yang bisa dia perbuat. Castells (2010) berargumen identitas adalah salah satu kekuatan terkuat yang bisa menggerakkan orang banyak sekaligus, dan dalam pemilu, kekuatan itu sering kali jauh lebih menentukan siapa yang menang dibanding program kerja yang paling bagus sekalipun.

Kenapa ini bisa sekuat itu? Karena manusia memang makhluk sosial yang butuh kelompok. Kita secara alami selalu mencari rasa aman dari orang-orang yang kita anggap "sama seperti kita." Nah, masalahnya muncul ketika politisi mulai memanfaatkan kebutuhan ini. Mereka tidak perlu punya program hebat, cukup tanamkan rasa takut bahwa kelompokmu sedang terancam. Begitu rasa takut itu masuk, orang berhenti berpikir soal siapa yang paling layak memimpin dan fokusnya bergeser ke satu hal saja yaitu kelompok kita harus menang. Huntington (1996) berargumen setelah Perang Dingin bahwa perbedaan budaya dan agama adalah sumber konflik terbesar di dunia modern, dan pemilu adalah salah satu tempat paling jelas di mana konflik itu muncul ke permukaan.

Cara mainnya sebenarnya mudah dibaca kalau kamu tau polanya. Langkah pertama, cari kelompok besar yang bisa digerakkan. Langkah kedua, tunjuk musuh yang bisa disalahkan atas semua masalah, entah itu minoritas agama, pendatang, atau kelompok budaya lain. Langkah ketiga, tampil sebagai satu-satunya penyelamat.(Norris & Inglehart, 2019).

Contohnya slogan "Make America Great Again" milik Donald Trump bukan cuma soal ekonomi, tapi lebih dalam dari itu yaitu seruan untuk mengembalikan dominasi budaya tertentu yang dirasakan sedang tergeser oleh perubahan zaman dan gelombang imigrasi. Di India, BJP berhasil menang pemilu berkali-kali dengan terus menghidupkan semangat identitas Hindu yang dibedakan dengan keberadaan minoritas Muslim. Di Eropa, partai-partai sayap kanan tumbuh besar dengan nilai konservatif, narasi bahwa peradaban Barat sedang diserang dari luar seperti Imigran. Kasusnya berbeda, negaranya berbeda, tapi strateginya satu dan sama.

Pada akhirnya, politik identitas bukan hal baru dan bukan cuma milik satu negara atau satu budaya tertentu. Ia adalah jebakan yang selalu ada dalam demokrasi dan selalu berhasil karena menyentuh sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia yaitu keinginan untuk dilindungi dan ketakutan akan kehilangan. Castells (2010) mengingatkan bahwa identitas bisa jadi kekuatan yang menyatukan, tapi bisa juga jadi senjata yang memecah belah kalau dipakai oleh tangan yang salah. Tantangannya ada pada kita sebagai pemilih, apakah kita mau terus dipancing lewat rasa takut dan emosi, atau mulai membiasakan diri memilih dengan pikiran yang jernih, karena kualitas demokrasi yang baik dapat tumbuh kalau warganya memilih dengan bijak, bukan semata-mata dengan perasaan.

Referensi
Castells, Manuel. (2010). The Power of Identity. Wiley-Blackwell. Huntington,
Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
Simon & Schuster. Mudde, Cas & Kaltwasser,
Cristóbal Rovira. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
Norris, Pippa & Inglehart, Ronald. (2019). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge University Press.