Pada Agustus 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan ingin membeli Greenland, sebuah wilayah otonom Denmark. Ide ini langsung ditolak keras oleh pemerintah Denmark dan rakyat Greenland yang menyebutnya tidak masuk akal dan tidak untuk dijual. Ironisnya, kebanyakan warga Amerika juga tidak meminta atau mendukung kebijakan ini. (Baker, 2019)

              Ini terjadi karena adanya elite politik, yaitu sebagian kecil orang yang punya kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam sistem politik sehingga memegang kekuasaan. (Harahap et al, 2023). Kelompok ini punya modal politik, ada di dalam lingkaran kekuasaan, dan menduduki posisi strategis. Dalam kasus Greenland, keputusan itu dibuat oleh lingkaran dalam yang terdiri dari Presiden, penasihat keamanan nasional, dan pejabat tinggi militer serta intelijen. Secara umum, elite politik bisa mencangkup presiden, ketua partai, oligarki hingga taipan.

              Sebagai kiblat negara demokrasi, kita melihat bahwa kebijakan Amerika Serikat bisa dipengaruhi oleh hanya minoritas orang yang disebut elite politik. Hal tersebut tidak bisa dihindari atas ketimpangan sumber daya dan akses politik di masyarakat. Peran elite politik tersebut ialah membentukan arah dan ketentuan kebijakan serta manuver politik atas kepentingan politik pribadi atau golongan dibanding kepentingan publik yang dikemas dengan kepentingan nasional.

               Tulisan ini ingin menyoroti peran elite politik dan kesenjangan yang muncul ketika kepentingan mereka berbeda dengan kepentingan masyarakat umum. Kesenjangan ini bisa memicu konflik, seperti demonstrasi menentang suatu kebijakan. Inilah realitas dalam sistem demokrasi. Idealnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

               Hubungan antara elite dan demokrasi ibarat sebuah tim sepak bola. Elite adalah kapten dan pelatih yang merencanakan strategi dan mengambil keputusan cepat di lapangan. Rakyat adalah penonton sekaligus pemilik klub. Para kapten (elite) memang mengontrol permainan, tetapi jika permainan mereka buruk, penonton (rakyat) bisa berteriak. Yang terpenting, pemilik klub (rakyat melalui pemilu) bisa memecat pelatih dan memilih kapten baru di musim berikutnya.

              Pemilu itu sebagai alat untuk mengawasi dan mengontrol elite politik. Secara konstitusional pemilu berkala menjamin pergantian kekuasaan secara damai sehingga mengganti kursi kepemempinan    sehingga elite politik pun dapat berganti sesuai dinamika politik di suatu negara.

              Kesimpulannya, demokrasi bukan sistem di mana semua orang ikut campur dalam setiap keputusan pemerintahan. Demokrasi yang sebenarnya adalah sistem di mana kekuasaan diberikan pada sekelompok elite untuk memimpin, tetapi rakyat memegang remote kontrol akhir. Remote kontrol itu adalah suara dalam pemilu, protes, dan opini publik. Kasus Greenland membuktikan bahwa tombol "cancel" pada remote kontrol itu berfungsi, dengan menggagalkan keputusan elite yang dianggap tidak masuk akal oleh hampir semua pihak.

Baker, Peter, et al. 2019. "Trump's Interest in Buying Greenland Seemed Like a Joke. Then It Got Ugly." The New York Times, 21 Agustus.

Domhoff, G. William, et Michael J. Webber (ed.). 2021. The Power Elite in the Twenty-First Century. New York: Routledge.

Harahap, et al. 2023. Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi

Mason, Jeff, et Humeyra Pamuk. 2019. "Trump confirms U.S. is looking at buying Greenland." Reuters, 21 Agustus.